INFOCIMAHI - Pemprov Jawa Barat menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung setelah ditemukan pelayanan yang belum menerapkan kebijakan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa KTP pemilik pertama.

Langkah ini diambil usai adanya laporan bahwa masih ada petugas yang belum melayani masyarakat sesuai surat edaran gubernur. Padahal, kebijakan tersebut sudah diberlakukan di seluruh layanan Samsat di Jawa Barat sejak 6 April 2026.

Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada pihak yang telah melakukan investigasi terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Akang yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur. Bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama. Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik," kata Dedi dalam unggahan video akun Instagram pribadinya @/dedimulyadi71.

Dedi mengatakan, temuan tersebut langsung ditindaklanjutinya dengan mengambil langkah tegas menonaktifkan pimpinan Samsat tersebut.

"Dan selanjutnya informasi tersebut kami tindaklanjuti tadi malam. Dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta," tambahnya.

Selanjutnya, Pemprov Jabar akan melakukan pemeriksaan dengan melibatkan inspektorat dan BKD untuk mencari penyebab aturan tersebut belum berjalan efektif.

Dedi menegaskan seluruh petugas Samsat harus memberikan pelayanan terbaik serta tidak mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Barat, terutama dalam memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan.